Buntut Rempang Eco City, masyarakat harus tergusur dari kampungnya sendiri.

Jember - 11 September 2023 Aparat keamanan dari TNI hingga polisi berdatangan ke pulau Rempang kota Batam pada kamis, (07/09/23) hal itu didasari atas pemasangan patok dan pengukuran lahan sebagai pembangunan Rempang Eco City atau pembangunan ekonomi baru dengan konsep "Green and Sustainable City." Namun, hal tersebut tidak di indahkan oleh masyarakat sekitar, pasalnya proyek tersebut akan dibangun di atas dua kelurahan di pulau Rempang, yakni Kelurahan sembulang dan Rempang Cate.

Pulau Rempang termasuk kategori pulau kecil berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Pulau Rempang juga masuk kawasan hutan konservasi taman buru yang secara hukum dilindungi dengan tidak harus di eksploitasi. Penduduk Rempang berjumlah 7.500 hingga 10 ribu jiwa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan dan pelaut.

Salah satu warga asli Pulau Rempang yakni Gerisman Ahmad mengatakan warga di ketiga suku itu telah bermukim di pulau Rempang sejak 1834. “Kami sudah lama tinggal di sini, bahkan sebelum Indonesia berdiri,” ujar Gerisman. Tempo.com

Selain itu, pulau Rempang juga termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 dan direncakan menjadi kawasan industri, perdagangan hingga wisata bernama Rempang Eco-City. Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektare itu digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan milik Tommy Winata.

Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 triliun pada tahun 2080. Bahkan, pemerintah menargetkan pengembangan Kawasan Rempang Eco City dapat menyerap hingga 306.000 tenaga kerja hingga 2080 mendatang. Tempo.com

Kendati demikian, pembangunan di Pulau Rempang tidak berjalan mulus. Ribuan warga Rempang yang berasal dari 16 kampung tua menolak direlokasi. Pasalnya, kampung mereka memiliki nilai sejarah tradisional dan budaya adat melayu jauh sebelum Indonesia merdeka, terlebih lagi hal tersebut bukan atas dalih pemasangan patok dan pengukuran lahan saja, melainkan penggusuran warga secara paksa.

Masyarakatpun berbondong-bondong melakukan penolakan atas aksi tersebut hingga terlibat bentrok dengan aparat keamanan, mulai dari memblokade jalan hingga melakukan perlawanan atas bentuk ketidakadilan yang dirasa belum jelas oleh masyarakat mengenai perjanjian hitam diatas putih.

Dari hal tersebut, bentrok antara aparat dan masyarakat sekitar tidak bisa terelakkan, sampai aparat disebut melakukan tindakan represif, aparat menembakkan gas air mata sampai mengenai siswa dan guru yang sedang menimba ilmu di sekolah, yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang. Masyarakat setempat sempat menghimbau agar tidak terjadi penembakan gas air mata, namun secara tiba tiba hal tersebut sudah mengenai di atas atap sekolah mereka yang memicu siswa dan guru lari terbirit-birit ke luar sekolah hingga ke atas bukit dan membuat situasi semakin tidak terkendali. Akibat dari hal tersebut, ada sekitar 11 orang siswa yang dilarikan ke rumah sakit, 6 orang warga ditangkap dan puluhan masyarakat lainnya mengalami luka-luka. BBC news

Disamping itu, BP Batam tetap menyiapkan ganti rugi terkait rencana pengembangan kawasan tersebut. Kompensasi yang ditujukan untuk penduduk Rempang yang mencapai 10 ribu itu berupa hunian baru di Dapur 3 Si Jantung. Serta biaya hidup yang akan ditanggung setiap bulan.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK). Sedangkan hunian baru berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter.

Selain itu, hunian baru tersebut dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai pendidikan, pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial. Termasuk tempat ibadah dan pemakaman umum serta fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan.

Hunian baru ini bernama Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City ini, akan dijadikan kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Pembangunan kawasan Pulau Rempang itu disiapkan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Sementara itu, hunian tahap satu ditargetkan selesai pada Agustus 2024.

Penulis: Rofiqi

Sumber: Tempo.com dan BBC news.